Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto : Azka/nvl

Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon menegaskan DPR RI akan terus mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) dan jajaran kementerian lainnya untuk menyukseskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut disampaikan dengan harapan masyarakat tidak menjadikan PPKM sebagai polemik yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sondang menambahkan, program bantuan presiden bagi UMKM sebesar Rp2,4 juta masih terus berlaku hingga 2021. Kemudian, bantuan sosial yang menjadi jaring pengaman masyarakat juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli. Adapun bansos kini dilakukan secara tunai. Dirinya berharap bansos secara tunai ini bisa tepat sasaran, sehingga nanti bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Itu salah satu upaya kami dan kami sangat mendukung sekali dari DPR untuk jaring pengaman sosial ini dilakukan secara tunai,” kata Sondang sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Namun terkait bantuan sosial, Sondang menilai pemerintah belum memiliki sumber data yang komprehensif. “Ini kita masih melihat tidak ada satu data yang secara komprehensif dan bisa dijadikan rujukan semua kementerian. Masing-masing kementerian masih memiliki masing-masing datanya,” analisa politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Sondang akan mendorong agar pemerintah mempercepat penyelesaian dari data tersebut, melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, ini sangat diperlukan, karena bisa menjadi satu big data dari Indonesia dalam penggunaan Artificial Intelegent, karena di Era Industri 4.0 tidak bisa lagi dengan cara manual. (hal/sf)